Memahami Hubungan HAM, Kebebasan, dan Demokrasi

Memahami Hubungan HAM, Kebebasan, dan Demokrasi
Sabtu, Maret 02, 2019
hubungan-ham-kebebasan-dan-demokrasi
Demonstrasi salah satu bentuk menjunjung nilai-nilai HAM, kebebasan, dan demokrasi
Hubungan HAM, kebebasan, dan demokrasi harus betul-betul kita pahami agar tidak terjadi salah tafsir yang berujung pada makin banyaknya pelanggaran yang dianggap benar secara sepihak. Dalam memahaminya perlu pemikiran yang matang dan kompleks agar tidak terbentur diantara ketiganya. Sehingga, antara pemikiran HAM pada abad kuno dan modern dapat dibedakan.

Banyak orang memahami HAM secara sempit sebagai kebebasan dan demokrasi. Kebebasan dan demokrasi hanya sebagian dari perwujudan HAM. Semakin orang menghormati HAM maka ia akan menghargai kebebasan orang lain sebab dalam melaksanakan kebebasannya, seseorang akan berhadapan dengan kebebasan orang lain.

Untuk mengatur interaksi orang yang satu dengan orang lainnya, setiap orang harus menghormati kebebasan orang lain. Aturan untuk saling menghormati kebebasan setiap individu diperlukan peraturan yang disepakati bersama. Masalah-masalah yang dihadapi dalam interaksi bersama harus diselesaikan dengan prinsip-prinsip yang disepakati bersama. Kesepakatan bersama tersebut diatur di dalam demokrasi.

Prinsip-prinsip Demokrasi


Demokrasi dipahami dan dilaksanakan di berbagai negara secara berbeda-beda. Di negara komunis, seperti Rusia dan RRC mengklaim negaranya sebagai negara demokratik. Di negara yang menamakan sebagai kampiun demokrasi, Amerika Serikat menganggap sistem demokrasi yang dijalankan sebagai model yang terbaik dan negara lain harus mencontohnya. Pada hal kedua negara tersebut memiliki landasan yang sangat berbeda.

Meskipun berbagai negara mengklaim negaranya sebagai negara demokrasi, tetapi paling tidak, ada beberapa prinsip yang harus ada pada sistem demokrasi:
  1. Kedaulatan di tangan rakyat artinya rakyat berdaulat dalam mempengaruhi jalannya negara. Kedaulatan dijalankan rakyat ketika memilih pemimpin atau pemerintahan melalui pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
  2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah. Persetujuan tersebut diberikan pada saat pemilu. Disamping itu, persetujuan juga diberikan ketika semua kebijakan pemerintahan negara disetujui wakil-wakil rakyat di parlemen (DPR dan DPRD).
  3. Kekuasaan dipegang mayoritas. Pemerintahan negara dilaksanakan oleh penguasa yang mendapat mandat sebagian besar rakyat lewat pemilu.
  4. Hak-hak kaum minoritas dilindungi oleh hukum. Sebagian masyarakat kecil di dalam suatu negara tidak boleh teraniaya tetapi justru dilindungi oleh hukum karena hukum berlaku untuk semua orang secara adil dan merata. Misalnya hak etnik tertentu yang jumlahnya sedikit harus tetap dilindungi.
  5. Jaminan hak asasi manusia. Jaminan tersebut dilakukan secara hukum dan diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan.
  6. Pemilihan yang bebas, jujur dan adil. Pergantian kekuasaan negara dilakukan melalui pemilu dan seluruh rakyat berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Hasil pemilu memberikan legitimasi politik maupun hukum pada pemenang pemilu untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemilu tersebut dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang ditetapkan.
  7. Persamaan di depan hukum artinya tidak ada diskriminasi di dalam hukum.
  8. Proses hukum yang wajar artinya setiap orang yang berurusan dengan hukum harus diperlakukan secara wajar dan bebas dari tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan hukum.
  9. Pembatasan pemerintah secara konstitusional. Pembatasan dilakukan agar kekuasaan pemerintahan negara tidak otoriter dan melanggar kepentingan rakyat banyak.
  10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Keanekaragaman masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan politik dilindungi dan dijamin tidak dilanggar. Misalnya orang bebas berdagang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perdagangan itu dilakukan baik di pasar tradisional, pertokoan, mall, maupun di rumah. Di bidang politik, orang bebas menyampaikan aspirasi politiknya melalui parpol, pemilu, dan mengkritisi pemerintahan.
  11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Perbedaan yang ada pada setiap anggota masyarakat dihormati dan dihargai. Untuk kepentingan bersama maka pemerintahan negara memberikan layanan publik yang bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak. Sekalipun berbeda-beda dalam berbagai aspek, tetapi sebagai warga negara harus dapat hidup berdampingan secara damai dan bahkan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Persoalan yang timbul dalam kehidupan bersama diselesaikan secara mufakat melalui musyawarah dan atau pemungutan suara.
Dari berbagai prinsip demokrasi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hak asasi manusia sebagai asas yang sangat fundamental di dalam sistem demokrasi. Masyarakat demokratis sangat menghormati hak asasi manusia sebagai pribadi. Kesadaran menghormati HAM itu dinyatakan dalam perilaku menaati hukum. Ketaatan hukum menunjukkan penghormatan kebebasan individu sebagai warga negara.

Demokrasi sebagai Pandangan Hidup


Demokrasi adalah suatu pandangan hidup yang mencakup bidang sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang memandang bahwa keputusan diambil atas dasar kepentingan bersama, dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sebagai pandangan hidup, demokrasi merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui kontrol terhadap tingkah laku individu dan kelompok. Secara politis, demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Ada dua elemen demokrasi yang ideal. Pertama, demokrasi tidak ditentukan oleh jumlah dan bervariasinya minat sebagian masyarakat tetapi kepercayaan sebagian besar masyarakat mengakui minat bersama sebagai kontrol sosial. Kedua, demokrasi bukan hanya berarti interaksi sosial yang bebas, tetapi terjadinya perubahan kebiasaan sosial dalam masyarakat (Dewey dalam Fattah Hanurawan, 2006).

Demokrasi tidak hanya memuat tentang kebebasan tetapi juga menghormati hukum dan HAM. Demokrasi tanpa hukum dan HAM akan membuat demokrasi yang dikembangkan menjadi rapuh dan kebebasan mengarah kepada anarkhi. Misalnya, untuk menyalurkan aspirasi sekelompok masyarakat buruh memperingati hari jadi buruh internasional tanggal 1 Mei 2007 berdemonstrasi dan menuntut pemerintah hari libur. Tuntutan tersebut tidak dikabulkan, sehingga mereka unjuk rasa secara bebas dan menghentikan setiap angkutan umum dan mengajak sopir bergabung dan menurunkan semua penumpangnya. Jumlah mereka semakin banyak sambil sesekali berteriak menyerukan tuntutannya. Mereka bergerak dari satu ruas jalan ke ruas jalan lainnya dan memblokir jalan raya sehingga macet total. Aturan hukum sudah tidak diindahkan lagi dan hak orang lain untuk menggunakan angkot umum dilanggarnya.

Peran Sekolah terhadap Kualitas Penerapan HAM


Sekolah sebagai agen pembaharuan dalam HAM memiliki peranan yang sangat penting dalam merasionalisasi dan mendistribusikan nilai-nilai HAM melalui pemikiran, observasi, pertimbangan dan pilihan individu. Sekolah merupakan tempat penyemaian ide-ide tentang hak asasi manusia (HAM). Pendidikan HAM bagi anak akan menjamin perkembangannya secara optimal melalui partisipasi dalam kehidupan kelompok. Efek pendidikan HAM selalu memberikan perubahan kualitas anak sesuai dengan nilai yang berlaku dalam kelompok. Perubahan itu berlangsung terus menerus menuju perbaikan yang semakin menyempurnakan.

Jadi, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa hubungan HAM, kebebasan, dan demokrasi tidak bisa dipahami secara sempit. Sehingga yang terjadi hanyalah perilaku anarkis. Masyarakat demokratis akan menghormati HAM dan hukum sehingga kebebasan yang dilakukan seseorang tidak akan melanggar kebebasan orang lain.


Berlangganan update artikel terbaru via email:

Belum ada Komentar untuk "Memahami Hubungan HAM, Kebebasan, dan Demokrasi"

Posting Komentar

Silakan tinggalkan komentar jika ada yang perlu didiskusikan. Jangan pernah gunakan ujaran kebencian, bullying, dan kalimat-kalimat yang mengandung unsur SARA!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel

Iklan Bawah Artikel